GMNI Indramayu Demo Tuntut PNS Netral di Gedung DPRD

Friday, December 21, 2012

Koordinator lapangan (Korlap) GMNI Kabupaten Indramayu, Wartono menyuarakan nurani rakyat terhadap pelaksanaan Pilgub Jabar yang merupakan penentu politik masyarakat Jawa Barat lima tahun kedepan. Akan tetapi, sungguh ironis hajat besar demokrasi ini dijadikan unjuk kekuatan dengan menggunakan wewenang atau kebijakan pejabat publik, bahkan sampai pengkondisian PNS dalam mensukseskan pesta demokrasi tersebut.

“PNS yang notabene adalah pelayan publik atau masyarakat, justru lebih senang melayani elite politik dalam memenuhi hasrat politiknya,” tegas Wartono.

Sementara, Undang-undang No 43 tahun 1999 tentang kepegawaian negara secara tegas netralitas pegawai dalam pemerintahan. Selain itu, sesuai didalam pasal 3 Undang-undang No 43 tahun 1999 salah satunya mengatur pegawai negeri, berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan.                                              

“Tapi dalam praktiknya, tercatat ada beberapa bentuk pelanggaran yang dilakukan PNS dan pejabat Pemda Indramayu dalam pemilu. Dan pelanggaran yang paling dominan, terkait penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki. Antara lain, menerbitkan aturan yang mewajibkan kampanye kepada bawahan, pemberian izin usaha disertai tuntutan dukungan kepada salah satu kandidat tertentu," ujarnya.

Parahnya lagi, lanjut Wartono, memaksa bawahan dan membiayai kampanye parpol/caleg dari anggaran Negara disinyalir telah terjadi. Dilanjutkan dengan pembangunan fasilitas negara secara langsung, bahkan pemberian dukungan lain seperti bantuan sumbangan, kampanye terselubung, memasang atribut di kantor dan perlakuan diskriminatif atas pengguna fasilitas Negara kepada parpol (partai politik) lain. 

"Makanya kami menuntut netralitas PNS harus dijaga serta mendesak Pemda Indramayu dalam hal ini bupati untuk memberikan sanksi kedisiplinan pegawai sesuai PP No 53 tahun 2012 tentang disipilin PNS. Mendesak DPRD Indramayu agar memberikan peringatan hukuman kepada oknum PNS yang melanggar implementasi PP No 53 tahun 2012 tersebut," ungkapnya.

Aksi demo GMNI diwarnai aksi dorong pagar dengan aparat kepolisian di depan Kantor DPRD Indramayu. Tak hanya itu, saat berorasi dibunderan Kijang Indramayu, GMNI sempat menyandera mobil dinas milik Kabag Otdes Setda Indramayu. Akibatnya terjadi kemacetan arus lalu lintas terhadap kendaraan yang melintas.